CubesPedia: Gawat, Ratusan Ribu ASN Tertarik Ideologi Khilafah, Radikalisme dan Ekstrimisme

CubesPedia

Tribunsantri.com menyajikan berita terhangat yang meliputi isu politik, hukum, peristiwa , dunia islam, pesantren dan lain-lain

Gawat, Ratusan Ribu ASN Tertarik Ideologi Khilafah, Radikalisme dan Ekstrimisme

by noreply@blogger.com (Tribunsantri.com) on Tuesday 05 November 2019 05:06 AM UTC+00 | Tags: nasional
Gawat, Ratusan Ribu ASN Tertarik Ideologi Khilafah, Radikalisme dan Ekstrimisme

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menyatakan, banyak aparatur sipil negara (ASN) yang tertarik dengan ideologi selain Pancasila.

Hal itu didasarkan hasil temuan berbagai lembaga survei kredibel. Salah satunya temuan Survei Alvara tahun 2017 lalu.

Dalam survei tersebut, 19,4 persen ASN tidak setuju dengan Pancasila dan lebih tertarik dengan ideologi Khilafah.

Menurut data Kemenpan-RB jumlah ASN per Juni 2019 mencapai 4,2 juta jiwa.

Artinya jika dikonversi 19,4 persen, maka sekitar 814 ribuan ASN yang terpapar dengan ideologi lain.

Terbaru adalah temuan Setara Institute yang menyebut jelas bahwa sejumlah ASN telah terpapar radikalisme, bahakan ekstremisme.

Paling mutakhir adalah kasus Bripda Nesti Ode Samili (Polisi Wanita) yang berdinas di Mapolda Maluku Utara,

Bripda Nesti diberhentikan dari anggota Polisi karena telah terpapar radikalisme/ekstremisme dari media sosial.

Khusus kepada ASN yang bertugas di lembaga pemasyarakatan, Basarah mengingatkan ada dua masalah serius.

Pertama adalah persoalan narapidana teroris (Napiter) yang jumlahnya terus meningkat.

Berdasarkan data Kemenkumham per Desember tahun 2018 jumlah napiter mencapai 558 orang.
Dari jumlah tersebut hanya 47 napiter yang telah menandatangani pernyataan setia kepada NKRI.

"Narapidana teroris ini memiliki kemampuan mengajak dan merekrut narapidana lainnya untuk mengikuti aliran ideologi mereka. Kejadian paling mencengangkan proses rekruitmen paham ekstrimisme dilakukan di Lapas terhadap napi lainnya," katanya.

Masalah kedua adalah persoalan narkoba. Berbagai kasus menunjukkan bahwa narapidana narkoba yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) masih mampu mengendalikan jaringan narkobanya.

Bahkan kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) Komjen Pol Heru Winarko menyebut bahwa 90 persen operator narkoba dikendalikan dari lapas.
"Jangan sampai lapas jadi sarang teroris dan narkoba. Karena itulah penguatan ideologi bagi ASN sangat tepat," katanya.

"Sebab ASN adalah ujung tombak negara dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat," papar Basarah.

Karena itu, ia menegaskan bahwa ASN harus loyal kepada Pancasila, bangsa dan negara. Bukan pada negara lain apalagi pada ideologi lain.
"Loyalitas tunggal ASN adalah kepada Negara dan Ideologi Pancasila," tegas Ketua DPP PDIP tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap ASN memiliki kewajiban setia dan taat kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, menjadi perekat persatuan, mengabdi kepada negara dan melayani masyarakat.

ASN yang melakukan penyelewenangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bisa diberhentikan dengan tidak hormat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sumber : Pojoksatu
Tags:
  • nasional
You received this email because you set up a subscription at Feedrabbit. This email was sent to you at gemapediaa@gmail.com. Unsubscribe or change your subscription.